Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pembinaan, serta pembiayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi hubungan industrial di tingkat perusahaan guna menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang mencakup kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, persyaratan keanggotaan, mekanisme persidangan, pembiayaan, hingga pembinaan kepangkatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada instansi tersebut.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang mencakup pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah atau instansi vertikal, serta penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Regulasi ini menetapkan kerangka kerja mengenai pengelolaan pendanaan yang bersumber dari APBN maupun APBD, mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan yang mencakup aspek manajerial dan akuntabilitas, hingga pengenaan sanksi bagi satuan kerja perangkat daerah yang lalai dalam memenuhi kewajiban pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas tersebut.