Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 ini mengatur mengenai pedoman pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan untuk tahun anggaran 2019 yang mencakup pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, penetapan program dan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta tata cara pengelolaan anggaran, pelaporan, dan penatausahaan barang milik negara yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Melakukan pengintegrasian sistem wajib lapor ketenagakerjaan dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Melalui peraturan ini, pengusaha diwajibkan melakukan pengisian data untuk pertama kali melalui sistem OSS guna memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus berfungsi sebagai nomor pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan, sementara pelaporan untuk periode selanjutnya dilakukan melalui sistem wajib lapor ketenagakerjaan secara daring.
Daftar jabatan pelaksana beserta kualifikasi pendidikan, standar kompetensi, jenis pelatihan, tugas jabatan, dan ukuran kinerja yang harus dipenuhi untuk setiap jabatan guna mendukung optimalisasi pelayanan publik serta tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, aturan ini juga memuat ketentuan mengenai kedudukan jabatan pelaksana dalam struktur organisasi kementerian serta prosedur perubahan nomenklatur jabatan di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan organisasi.