Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan pemberian keringanan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang berlaku untuk periode Februari hingga Juli 2025 dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta melindungi kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi global.
Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang di dalamnya mencakup tata cara, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan bagi pelaku usaha, pendanaan penyelenggaraan sistem perizinan berusaha secara elektronik, penyelesaian hambatan pelaksanaan perizinan, serta pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha maupun penyelenggara pemerintahan yang tidak mematuhi ketentuan perizinan berusaha.
Peraturan yang mengatur mengenai pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta penanganan, pelindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara cepat, terpadu, dan terintegrasi dengan memperhatikan hak asasi manusia serta kepentingan terbaik bagi korban.