Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 ini merupakan instrumen tata kelola yang menetapkan daftar rencana penyusunan Peraturan Presiden yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026, di mana melalui keputusan ini pemrakarsa diwajibkan untuk melaporkan perkembangan realisasi penyusunan rancangan peraturan tersebut secara triwulanan kepada Menteri Hukum untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan evaluasi sebelum dilaporkan kepada Presiden.
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 yang menetapkan pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar karena keberadaannya dinilai sudah tidak efektif lagi.
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelindungan, kesejahteraan, serta mengurangi risiko sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat dampak kondisi perekonomian melalui penyesuaian syarat kepesertaan, kadaluarsa klaim, syarat masa iur, dan bukti pemutusan hubungan kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan.