Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sebagai badan hukum yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta melalui mekanisme pembayaran iuran, baik oleh peserta sendiri, pemberi kerja, maupun pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat melalui fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mencakup pengaturan besaran dan tata cara pembayaran iuran, koordinasi manfaat dengan asuransi tambahan, penanganan keluhan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa serta kendali mutu dan biaya pelayanan kesehatan.
Peraturan ini merupakan kebijakan tata kelola mengenai koordinasi pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri ke daerah asal dalam situasi khusus, yang mencakup pengaturan mengenai pembentukan Tim Koordinasi di tingkat pusat dan Satuan Tugas di tingkat daerah, mekanisme pembiayaan yang bersumber dari APBN serta APBD, hingga prosedur pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan pemulangan tersebut.
Penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan berupa pelayanan kesehatan paripurna bagi Menteri dan Pejabat Tertentu, termasuk pengaturan mengenai pendanaan biaya serta tambahan biaya pelayanan tersebut yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.