Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang disusun untuk memastikan laporan keuangan kementerian tersusun secara akuntabel, andal, serta memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Peraturan ini mengatur mekanisme tanggung jawab manajemen dalam mendokumentasikan, menilai, dan memantau efektivitas pengendalian intern baik di tingkat entitas maupun tingkat proses transaksi, serta menetapkan prosedur reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyelenggaraan pelaporan keuangan tersebut.
Pedoman penatausahaan persediaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara dalam bentuk aset lancar untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah maupun pelayanan kepada masyarakat.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2019 ini menetapkan bahwa pemohon layanan seperti izin perusahaan penempatan tenaga kerja, pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing, serta berbagai izin operasional lembaga terkait harus memiliki status wajib pajak yang valid, yang dibuktikan dengan kesesuaian data NPWP dan pemenuhan kewajiban penyampaian SPT tahunan dalam dua tahun terakhir, guna mendukung aksi pencegahan korupsi melalui peningkatan pengawasan kepatuhan perpajakan.