Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur kedudukan, klasifikasi, struktur organisasi, serta ketentuan mengenai jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat di lingkungan UPT tersebut. Peraturan ini juga memuat ketentuan peralihan bagi pejabat yang sedang memangku jabatan serta ketentuan penutup terkait status peraturan pelaksanaan sebelumnya agar tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan peraturan ini.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2022 ini mengatur mengenai pelaksanaan dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan untuk Tahun Anggaran 2022, yang mencakup penetapan program, kegiatan, serta alokasi anggaran dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN bagi Dinas Daerah Provinsi sebagai pelaksana tugas pembantuan wewenang dari Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 ini mengatur mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang diberikan kepada peserta dalam bentuk uang tunai sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, sekaligus menetapkan pencabutan atas peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 dan penarikan kembali Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022.