Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatur tentang definisi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta perwujudan tata kepemerintahan yang baik.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 ini mengatur mengenai penetapan jenis pakaian dinas dan atribut yang wajib digunakan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas kedinasan, yang mencakup ketentuan mengenai pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, dan pakaian dinas lapangan beserta kelengkapan identitas dan simbol-simbol yang menyertainya sebagai bentuk standarisasi dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2024 ini merupakan pedoman teknis yang mengatur tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Instruktur pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi ini menetapkan formula matematis dan langkah-langkah sistematis untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga instruktur berdasarkan beban kerja, waktu penyelesaian tugas, serta standar jam kerja efektif, yang bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam pelaksanaan maupun pengembangan pelatihan kerja. Selain mengatur aspek teknis penghitungan, dokumen ini juga memuat ketentuan mengenai mekanisme pengusulan, validasi, pelaporan, serta kualifikasi jabatan bagi para pejabat fungsional instruktur agar selaras dengan standar tata kelola sumber daya manusia aparatur yang berlaku.