Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 ini mengatur mengenai penetapan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus kepada pegawai, dengan tujuan memberikan keringanan, kemudahan, kesederhanaan, serta kepastian hukum melalui penerapan tarif progresif yang lebih rendah dibandingkan ketentuan pajak umum.
Pengesahan atas Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi sebagai upaya nyata Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, regional, maupun internasional.
Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Dokumen ini menetapkan kerangka hukum bagi Indonesia dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan migran yang bersifat transnasional serta terorganisasi, sekaligus memajukan kerja sama internasional dalam penanganan kasus tersebut dengan tetap mengutamakan prinsip kedaulatan negara serta perlindungan terhadap hak-hak migran yang menjadi objek tindak pidana.