Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Tata cara pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang mencakup pemberian manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, serta pelatihan kerja guna membantu mereka mendapatkan pekerjaan kembali.
Peraturan ini mengatur mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan jenis manfaat layanan tambahan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa fasilitas pembiayaan perumahan bagi peserta, yang meliputi Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) dengan subsidi bunga dari BPJS Ketenagakerjaan serta batasan nilai maksimal pinjaman untuk masing-masing jenis manfaat tersebut.
Peraturan ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, serta organisasi dan tata kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Regulasi ini mencakup aspek pengelolaan sumber daya manusia, penerapan kode etik, pendanaan, serta ketentuan peralihan yang menggantikan peraturan sebelumnya terkait layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan unit layanan pengadaan di kementerian tersebut.