Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2022 ini mengatur mengenai ketentuan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja yang meliputi jenis pakaian dinas berupa Pakaian Dinas Upacara dan Pakaian Dinas Harian, pengaturan atribut kelengkapan identitas profesi, desain serta warna pakaian, mekanisme pendanaan pengadaan pakaian dinas, hingga ketentuan peralihan dan penutup yang mencabut peraturan sebelumnya.
Mengatur tata cara penetapan Upah Minimum tahun 2023, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menggunakan formula perhitungan yang mempertimbangkan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh guna mewujudkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus menjaga kelangsungan bekerja dan berusaha.
Tata cara pelaksanaan serta alokasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dan Tugas Pembantuan Pusat di bidang ketenagakerjaan untuk Tahun Anggaran 2023. Peraturan ini menetapkan rincian program, kegiatan, dan besaran anggaran yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, serta mengatur kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.