Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tata cara penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, dengan tujuan menyesuaikan ketentuan penyelenggaraan program tersebut sesuai dengan perkembangan kebijakan terbaru.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pemberian manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja atau buruh, termasuk penyesuaian mekanisme klaim manfaat uang tunai, persyaratan aktif mencari kerja, akses pelatihan kerja, serta prosedur pelaporan pemutusan hubungan kerja yang diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025.
Perubahan atas ketentuan tata cara pendaftaran peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan prosedur operasional program tersebut dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, khususnya pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.