Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016 ini merupakan pedoman teknis mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Pelatihan Kerja Tahun Anggaran 2016 yang ditujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) pada 11 provinsi yang telah ditetapkan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2016 yang berfungsi sebagai pedoman teknis bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani penyelesaian kerugian negara. Peraturan ini mengatur tata cara penanganan kerugian negara yang melibatkan bendahara, aparatur sipil negara, maupun pihak ketiga melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, baik secara damai maupun paksa, serta prosedur penghapusan piutang negara dan penatausahaan kerugian negara agar tercipta tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha dalam memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada pekerja atau buruh di perusahaan sebagai pendapatan non upah menjelang hari raya keagamaan.