Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia (JKNI) pada bidang Assessment Center yang mencakup jenjang 5, jenjang 6, dan jenjang 7 beserta uraian mengenai deskripsi kerja, peran kerja, sikap kerja, serta aturan pengemasan unit kompetensi untuk masing-masing jenjang tersebut yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengakuan kesetaraan kualifikasi.
Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia (JKNI) pada bidang hubungan industrial yang mencakup lima tingkatan mulai dari jenjang 3 hingga jenjang 7. Peraturan ini berfungsi sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan karier dan remunerasi, serta pengakuan kesetaraan kualifikasi bagi para pemangku jabatan di bidang hubungan industrial. Setiap jenjang kualifikasi dalam dokumen ini telah merinci deskripsi peran kerja, sikap kerja, kemungkinan jabatan, serta aturan pengemasan unit kompetensi yang harus dipenuhi untuk menjamin standar profesionalisme dan tata kelola hubungan industrial yang baik.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada daerah terkait urusan ketenagakerjaan untuk Tahun Anggaran 2020, yang mencakup penetapan program, kegiatan, serta alokasi anggaran Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.