Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Pembentukan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara baru yang bersifat khusus serta pendirian Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab atas persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah tersebut. Dokumen ini menetapkan kedudukan, cakupan wilayah, rencana induk pembangunan, mekanisme pendanaan, penataan ruang, serta pengelolaan pertanahan di Ibu Kota Nusantara dengan tujuan untuk melaksanakan program prioritas nasional melalui tata kelola pemerintahan yang terpadu dan strategis.
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur definisi perbuatan kekerasan seksual, hak-hak bagi korban, keluarga korban, serta saksi, mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan, peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan, hingga pengaturan mengenai pendanaan dan kerja sama internasional dalam upaya penanggulangan tindak pidana tersebut.
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk menata dan memperbaiki mekanisme pembentukan peraturan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan guna mewujudkan proses yang lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Regulasi ini secara khusus memperkenalkan metode omnibus dalam pembentukan peraturan, memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna melalui pemenuhan hak untuk didengarkan, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan atas pendapatnya, serta mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Perundang-undangan agar memiliki standar yang baku dan pasti bagi lembaga yang berwenang.