Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 ini menetapkan dokumen Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024 yang berfungsi sebagai rencana pembangunan strategis untuk memberikan arahan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
Mengatur kewajiban bagi pemberi kerja untuk melaporkan lowongan pekerjaan guna mendukung pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja yang terintegrasi melalui sistem informasi ketenagakerjaan digital. Peraturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 agar relevan dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini, serta menetapkan mekanisme pemberian penghargaan bagi pemberi kerja yang patuh dan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut.
Pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, serta fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pengelolaan tanah, pengawasan kegiatan usaha, mekanisme pemberian insentif fiskal dan nonfiskal seperti fasilitas pajak penghasilan, serta prosedur evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendukung iklim penanaman modal di wilayah tersebut.