Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Menetapkan berakhirnya status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengubah status faktual penyakit tersebut menjadi penyakit endemik, yang sekaligus mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Nomor 12 Tahun 2020, dan Nomor 24 Tahun 2021.
Peraturan Presiden yang mengatur mengenai kedudukan, organisasi, serta pendanaan Lembaga Produktivitas Nasional sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional melalui sinergi seluruh komponen bangsa.
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 yang disusun sebagai pedoman bagi Gugus Tugas pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi anak, perempuan, dan kelompok marjinal melalui strategi pencegahan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, serta penguatan koordinasi dan kerja sama antar pihak.