Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Menetapkan susunan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI) untuk periode 2021-2024 sekaligus mengatur rincian tugas, fungsi, serta masa kerja organisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa dan persetujuan perubahan perkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
menetapkan pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, di mana aturan pencabutan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 201 Tahun 2023 yang secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan dasar pertimbangan utama berupa penetapan berakhirnya status pandemi Covid-19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 serta hasil koordinasi antar-kementerian/lembaga terkait.