Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Bantuan pemerintah berupa uang saku bagi peserta program pemagangan lulusan perguruan tinggi untuk tahun 2026, di mana penetapan nominal tersebut dilakukan sebagai penyesuaian terhadap kebijakan upah minimum yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut dari pedoman pemberian bantuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 beserta perubahannya.
Pencabutan secara resmi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan karena telah berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2026 yang menetapkan pencabutan atas sejumlah peraturan menteri sebelumnya di bidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kebijakan ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas pengalihan tugas dan fungsi di bidang penempatan serta perlindungan tenaga kerja luar negeri dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.