Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
pemberian tunjangan jabatan dan hak-hak kesejahteraan lainnya bagi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, baik yang bertugas di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung, sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang mencakup keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional, mulai dari penyusunan program berbasis kompetensi, penyelenggaraan pelatihan, persyaratan peserta, hingga mekanisme sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta pengaturan pendanaan yang harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk pembentukan serta wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga mandiri yang bertugas memberikan rasa aman, bantuan, dan dukungan bagi saksi dan korban yang mengalami ancaman atau penderitaan akibat tindak pidana.