Kumpulan produk hukum dan peraturan perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan dan transmigrasi
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2016 ini merupakan pedoman mengenai tata cara pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab tertentu dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, yang mencakup pengaturan mengenai penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan BMN serta penetapan format standar dokumen administrasinya.
Tata cara akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup klasifikasi pendapatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, serta teknis pencatatan jurnal baik untuk PNBP Umum maupun PNBP Fungsional. Peraturan ini juga mengatur mengenai masa transisi penutupan rekening Bendahara Penerima serta kewajiban penyampaian laporan bagi unit kerja terkait guna memastikan tertib administrasi keuangan negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pusat.
Mengatur seluruh aspek terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pemerintahan, mulai dari kebijakan infrastruktur, standar pengelolaan pusat data (data center), hingga siklus pengembangan sistem informasi, aplikasi, dan basis data agar berjalan secara efektif, efisien, aman, dan terintegrasi. Selain itu, peraturan ini menetapkan tanggung jawab masing-masing unit kerja dan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan tata kelola teknologi informasi di kementerian tersebut tetap sesuai dengan standar keamanan informasi dan kebutuhan organisasi.